Dialog Publik Wacana Pilkada Lewat DPRD: Demokrat Mendukung, Banteng Menolak Keras

   

Potrait: Narasumber dialog publik saat menyampaikan opininya di acara pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Kamis (5/2). Fotografer: Vina Amalia Agustin

JEMBER, www.lpmmitra.id – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu polemik tajam. 

Perdebatan yang selama ini bergulir di level elite partai kini menggema hingga ruang akademik dalam dialog publik yang digelar bertepatan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Islam Jember (UIJ), Kamis (5/2).

​Pelantikan kepengurusan BEM dan DPM UIJ periode 2026 yang berlangsung di Aula Miftahul Ulum itu dirangkai dengan dialog publik bertema, “Demokrasi Lokal dalam Tarik-Menarik Kepentingan Elite: Peran dan Positioning Mahasiswa Menghadapi Wacana Pilkada Tidak Langsung.” Tema tersebut dipilih sebagai respons atas menguatnya dorongan politik untuk mengembalikan pilkada ke tangan parlemen.

​Dalam forum tersebut, benturan pandangan antarpartai politik disampaikan secara terbuka. 

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat berada di posisi berseberangan dalam menanggapi rencana pilkada melalui DPRD.

​Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Jember, Bambang Irawan, menegaskan bahwa penolakan partainya bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis yang berakar pada sejarah dan konstitusi.

​“Sejak Republik ini dibangun oleh Bung Karno, prinsip kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,” tegasnya.

​Menurut Bambang, tafsir Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dijadikan dasar pilkada melalui DPRD berpotensi disalahgunakan dan mengancam demokrasi langsung.

​“Kalau mekanisme ini diterapkan, elite politik yang sudah terbiasa mengatur pemilihan selama puluhan tahun akan kembali diuntungkan. Rakyat kehilangan hak fundamentalnya untuk memilih pemimpin secara langsung,” ujarnya.

​Sebaliknya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Jember, Mahathir Muhammad, menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dikaji secara objektif sebagai alternatif dari berbagai persoalan yang muncul dalam pilkada langsung.

​“Kami melihat baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki tantangan. Dengan mekanisme DPRD, prosesnya bisa lebih terstruktur, transparan, dan terkontrol,” ucapnya.

​Meski demikian, ia menekankan bahwa peran masyarakat tidak boleh dihilangkan. Pengawasan publik tetap menjadi kunci agar proses pilkada tidak dibajak kepentingan kelompok tertentu.

​“Tentu peran masyarakat sipil dan mahasiswa tetap penting untuk mengawasi agar proses berjalan adil, independen, dan tidak memihak,” pungkasnya.

Pewarta: Vina Amalia Agustin
Editor: Nelly Dwi Pratiwi