Meski pandemik Covid-19, UIJ tidak mendiskon UKT

Antre: Mahasiswi mengesahkan bukti pembayaran, Rabu (17/6) di kantor keuangan UIJ kampus 1.

Fotografi: Imam Nawawi

Universitas Islam Jember (UIJ) tidak mendiskon pembayaran Uang Kuliah Tunggal (Tunggal) meski  ekonomi mahasiswa sedang terancam, akibat pandemik Covid-19.. Buktinya, hingga hari ini Raktorat mengaku kalau pemangkasan pambayaran keuangan merupakan wewenang Yayasan, secara halus pimpinan kampus belum bisa memutuskan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Rektor (Warek)  II, Rabu (16/6) di depan kantor keuangan UIJ kampus 1.

 Warek II UIJ Nanang Tri Budiman mengaku bahwa hingga saat ini belum bisa memberikan diskon pembayaran UKT bagi mahasiswa. Sebab kata dia, hal tersebut wewenang dari pihakk yayasan. "Karena kaitannya dengan keuangan apalagi UKT, itu domainnya yayasan,"ungkapnya kepada reporter Mitra.

Menurut Nanang, hal tersebut sempat diusulkan terhadap yayasan. Bahkan kata dia, bersamaan dengan bantuan paket data internet. Namun,lanjutnya, untuk  pemangkasan UKT, belum ditindaklanjuti."kaya bantuan paket internet itu kan kebijakan dari yayasan. Tapi kalo UKT belum, soalnya pelayanan tetep, gaji karyawan tetep, perlu diketahui bahwa semua keuangan itu berasal dari UKT mahasiswa," tambahnya

            Namun, kata Nanang  bahwa selama pandemik Covid-19,  UKT bukan menjadi syarat wajib bagi mahasiswa berkuliah. Sehingga ,lanjutnya, mereka tetap bisa mengikuti Ujian meski belum membayar."Dan itu ada di surat edaran rektor, bahwa UKT bukan menjadi persyaratan untuk mengikuti UTS dan UAS. Mahasiswa wajib ikut kuliah meskipun itu model daring,," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlotul Ulama' (YPNU) UIJ Abdulloh Syamsul Arifin  belum memberikan konfirmasi terhadap hal tersebut. Sebab, reporter Mitra sudah mengirim pesan Melalui Via Whashap. Namun, hingga saat ini belum dibalas.

Menanggapi hal tersebut presiden Mahasiswa UIJ Fathur Rohman mengatakan bahwa keringanan tersebut masih belum cukup. Sebab kata dia, UKT yang dibayar oleh mahasiswa,  tidak sesuai dengan fasilitas yang diperoleh selama kuliah online. "paling tidak diskon UKT 50% atau subsidi kuota internet ditambah berpuluh puluh Giga,"tanggapnya

 Menurut Fathur, perlu mengkaji regulasi anggaran kampus saat ini. Sebab,lanjutnya, dikhawatirkan UKT  tersebut dikomersialkan."Selama Covid-19 ini waktu jam kerja karyawan kan sudah dipersempit, artinya banyak anggaran yang perlu kita ketahui. Kemana anggaran?, kita tidak dapat diskon(UKT), kita bayar full UKT, tapi kita cuma dapat subsidi kuota 5 GB selama satu bulan,"tambahnya

Selain itu, Fathur juga akan kumpulkan aspirasi mahasiswa selama pengkajian tersebut. Kemudian kata dia, hasilnya akan dibicarakan bersama Rektorat."kalau itu tidak selesai, maka kita audiensi,"tandasnya (Naw)